Senin, 13 Agustus 2018

Berikut Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PUSPA KALTENG - Sahabat, tahukah anda apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT khususnya secara fisik dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya? Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

Faktor pasangan, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menggangur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

Perempuan dengan suami  pengguna narkotika beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkotika. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkotika tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisikdan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.

Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Perlu kita pahami bersama bahwa, hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh” ataupun “Orang Nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber : kemenpppa.go.id
Read More

Kenali Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Perempuan

PUSPA KALTENG - Hasil SPHPN 2016 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15-64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhr maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6% (SPHPN, 2016).

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%.

Sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24.5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yg dialami perempuan semakin rendah.

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman. Angka kekerasan seksual dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%.

Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.

Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.

Sumber : kemenpppa.go.id
Read More

Program Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

BLOGGER KALTENG - Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (3/8/2016) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI), Yohanna Suzanna Yambise bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang didampingi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Murlina Muallim melaunching program Three Ends.

Penting bagi kita semua masyarakat Kalimantan Tengah untuk mengetahui apa itu Three Ends yang menjadi strategi baru untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini juga menjadi program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depannya. Sejalan dengan itu juga, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menginstruksikan agar pembangunan dilakukan mulai dari Timur ke Barat, khususnya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak yang dilakukan secara holistik, terpadu, dan terintegrasi.

Apa itu Three Ends?

  1. End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); 
  2. End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), 
  3. End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).

Sebagai informasi di tahun 2016 ini APBN KPPPA yang berjumlah Rp. 769.331.578.000 sebesar 78% yakni sebesar 602.042.000.000 akan dialokasikan untuk belanja program yang terdiri dari perlindungan perempuan dan anak 54%, pemenuhan hak anak 12%, pemberdayaan perempuan 34%.

Harapannya, semua pihak bisa saling bekerjasama untuk menyukseskan program Three Ends ini. Selain peran masing-masing pemangku kepentingan, peran media juga sangat dibutuhkan dalam mendukung isu respnsif gender dan memahami tentang hak anak. Media bisa menjadi mitra untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang.

Sumber : https://www.bloggerkalteng.id/2016/11/masyarakat-kalteng-kenali-yukprogram.html

***
Debu Yandi
Blogger Kalteng
Read More

Workshop Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MMCKalteng - Konvesi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Perempuan melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 dan diratifikasikannya Kovensi Hak Anak  dengan keputusan  Presiden Nomor 36 Tahun 1990 kemudian di kukuhkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan Anak yang sesuai Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Workshop Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Forum Komunikasi PUSPA Provinsi Kalteng bertujuan meningkatkan kompetensi bagi anggota Forkom wilayah provinsi  tentang PUG dan PUHA dan  Komitmen Anggota Forkom PUSPA wilayah provinsi Kalteng agar anggota Forkom tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan melakukan sosialisasi, advokasi dan penyuluhan di Daerah Kabupaten dan Kota.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah diberikan kesempatan oleh Kementerian PP dan PA RI untuk  mengadakan Workshop Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Forum Komunikasi PUSPA Provinsi Kalimantan Tengah di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Jum’at, 23 Pebruari 2018.

Acara dibuka Oleh Ir. Dewi Yuni Muliati selaku Sekretaris Deputi Partisipasi Masyarakat dari Kementerian PP dan PA RI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Lies Fahimah dan kepala Bidang Data dan Informasi Willy S. Djala, SE  di hadiri Forkum se- Kalimantan Tengah.
Read More

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Mendominasi di Kalteng

BORNEONEWS, Palangka Raya -  Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendominasi atau lebih besar ketimbang terhadap anak laki-laki.

"Kondisi ini berbeda dengan data secara nasional yang mengungkapkan, kekerasan terhadap anak laki-laki lebih banyak. Di Kalteng jisteu lebih banyak anak perempuan yang mengalami kekerasan, yakni sebanyak 74 persen," kata Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalteng, Sin Sigus, saat pelatihan bagi anggota Puspa, Kamis (9/8/2018).

Korban kekerasan terhadap anak paling banyak yakni usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan pelakunya adalah paling banyak orang-orang terdekat, seperti orangtua, saudara, guru, kakek, nenek, dan sebagainya.

"Pelaku kekerasan mayoritas berusia 25 hingga 44 tahun dengan tingkat pendidikan yang mayoritas tidak bersekolah. Ini berdasarkan data hingga Juni 2018," lanjutnya.

Dia melanjutkan, kasus kekerasan terbanyak berada di Kabupaten Kapuas, disusul Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) adalah wadah untuk menyamakan persepsi dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, di antaranya trafficking, kekerasan, prostitusi, pernikahan dini, putus sekolah pasa anak perempuan, eksploitasi, kematian ibu dan anak. (OKTRIKA NUGRAHENI/B-11)
Read More

Pelatihan Forum Puspa se Kabupaten Kota, Kalimantan Tengah

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelatihan bagi anggota Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) tingkat kabupaten/kota di Kalteng resmi dibuka, Selasa (7/8/2018) malam.

Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kalimantan Tengah itu berlangsung di Hotel Aquarius Palangka Raya.

Ketua panitia pelatihan bagi anggota Forum Puspa Willy S Djala mengatakan, ada sekitar 60 orang yang menjadi peserta pelatihan yang berasal dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

Peserta pelatihan berasal dari lembaga masyarakat atau media dan didampingi satu orang perwakilan dari dinas kabupaten/kota.

"Dengan pelatihan ini diharapkan masing-masing kabupaten/kota bisa membentuk forum puspa agar bisa menjadi mitra pemerintah," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalteng Rian Tangkudung memaparkan, inti dari Forum Puspa adalah sinergitas antara kelembagaan baik formil dan non formil untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Acara pembukaan pelatihan dihadiri oleh Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian PPPA Fatahilah yang sekaligus akan menjadi narasumber. Pelatihan akan berlangsung selama lima hari, dari 7-11 Agustus 2018. (OKTRIKA)
Read More